PENYANDRAAN 10 WNI OLEH ABU SAYYAF

   1. Kronologi penyandraan 10 WNI leh abu sayyaf

Penyandraan 10 WNI oleh Abu Sayyaf

10 Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia yang disekap oleh kelompok militan Filipina Abu Sayyaf akhirnya dibebaskan. Mereka sebelumnya sempat disekap lebih dari satu bulan. Sebelum dipulangkan, mereka ditampung terlebih dahulu di rumah dari Gubernur Sulu (Abdusakur) Toto Tan (II).

Rencananya, seluruh WNI diterbangkan dan diperkirakan sampai tanah air Minggu (1/5) malam.

  
Berikut kronologi lengkap 10 WNI disandera hingga dibebaskan:

 
26 Maret 2016

Dua kapal berbendera Indonesia dibajak oleh kelompok Abu Sayyaf saat sedang berlayar dari Sungai Puting, Kalimantan Selatan menuju ke Batangas, Filipina selatan. Dua kapal yang dibajak itu adalah kapal Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 yang membawa 10 orang awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

29 Maret

Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Badrodin Haiti dan Panglima TNI Gatot Nurmantyo untuk melacak jejak para penyandera dan ke-10 WNI tersebut. TNI juga telah menyiapkan pasukan terbaik mereka untuk terjun ke lokasi setiap saat.

Dari sumber merdeka.com, Selasa (29/3), ada tiga pasukan elite yang diterjunkan untuk membebaskan para sandera. Mereka merupakan pasukan terbaik dengan anggota yang benar-benar memiliki kemampuan khusus dan terbaik dari yang terbaik.

31 Maret

Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) meyakini operasi pembebasan sandera asal Indonesia yang kini ditawan militan Abu Sayyaf, masih bisa mereka tangani sendiri. Dengan begitu, tawaran bantuan militer Indonesia yang sekarang sudah menyiagakan armada tempur di Tarakan serta Bitung, ditolak secara halus, seperti dilansir inquirer.net.

Militer Filipina memiliki prinsip tersendiri, sehingga sulit mengizinkan pasukan asing terlibat dalam pembebasan sandera itu. "Berdasarkan konstitusi, negara kami tidak mengizinkan adanya pasukan asing tanpa perjanjian khusus," kata juru bicara AFP, Brigadir Jenderal Restituto Padilla saat dihubungi wartawan kemarin.

8 April

Umar Patek siap membantu pemerintah untuk membebaskan WNI yang disandera Abu Sayyaf. Terpidana kasus terorisme 20 tahun bui itu pun mengaku tanpa pamrih apapun, asalkan persyaratan secara teknis dipenuhi.

Umar Patek alias Hisyam bin Alizein merupakan asisten koordinator lapangan dalam aksi terorisme Bom Bali Pertama pada tahun 2002. Insiden itu menewaskan 202 orang. Umar Patek disebut-sebut pernah membekali para petinggi militan Abu Sayyaf saat ini dengan pelatihan menggunakan senjata api serta merakit bom.

10 April

18 Prajurit Filipina tewas dalam operasi pembebasan sandera di Pulau Jolo, Basilan. Mereka tiba-tiba disergap saat dalam perjalanan menuju medan pertempuran. Meski begitu, lima militan berhasil ditembak mati.

12 April

Terpukul mundurnya tentara Filipina dalam operasi awal penyelamatan sandera dari tangan Abu Sayyaf akhir pekan lalu tidak melemahkan moral prajurit. Militer Filipina justru kembali menggelar operasi penyergapan lanjutan selama 10 jam pada hari berikutnya sepanjang Minggu (10/4) malam hingga Senin (11/4) dini hari, di lokasi yang sama, menurut keterangan juru bicara Angkatan Bersenjata Filipina (AFP). Berkat operasi lanjutan itu, dipastikan 13 militan tewas.

15 April

Pukul 18.31 telah kapal berbendera Indonesia, yaitu kapal tunda TB Henry dan Kapal Tongkang Cristi di perairan perbatasan Malaysia-Filipina kembali dibajak. Kapal tersebut dalam perjalanan kembali dari Cebu, Filipina menuju Tarakan. Kapal membawa 10 orang ABK WNI.

Dalam pembajakan kali ini, seorang ABK tertembak. Sementara itu, lima orang berhasil selamat, sedangkan empat lainnya diculik oleh kelompok tersebut.

26 April

Militan Abu Sayyaf menepati ancaman yang mereka sebar sejak pekan lalu untuk mulai mengeksekusi tiga sandera asing dan satu tawanan asli Filipina. Korban pertama adalah John Ridsdel (68) asal Kanada. Tentara Filipina menemukan kepala pria ini di salah satu pulau kosong kawasan Jolo. Penemuan itu terjadi lima jam setelah tenggat pembayaran tebusan lewat.

29 April

Militer Filipina mengerahkan pesawat tempur membombardir titik-titik diduga markas militan Abu Sayyaf di pedalaman Pulau Jolo, Provinsi Sulu. Salah satu sandera asal Malaysia, Wong Teck Chi, menghubungi orang tuanya lewat sambungan telepon tiga hari lalu. Dia mengaku dipaksa lari berpindah-pindah tempat nyaris setiap beberapa jam sekali oleh para penculiknya.

Militer Filipina mulai menggempur Pulau Jolo melalui udara sejak dua pekan terakhir. "Kami khawatir, anak saya bercerita bahwa sikap para penculik sekarang semakin beringas setelah serangan udara kian intensif," kata Wong Chie Ming, orang tua Tek Chi, yang tinggal di Kota Sibu, Serawak, Malaysia.

29 April

Brigadir Jenderal Alan Arrojado yang selama delapan bulan terakhir memimpin Brigade 501 Provinsi Sulu dicopot. Dia digantikan oleh Kolonel Jose Faustino selepas satu sandera asal Kanada dipenggal oleh militan Abu Sayyaf di Pulau Jolo.

Philippine Star melaporkan, Kamis (29/4), Arrojado kabarnya bersitegang melawan atasannya, Mayor Jenderal Gerrardo Barrientos. Mereka adu pendapat soal strategi menekan militan, terkait operasi pembebasan para sandera.

1 Mei

10 ABK Warga Negara Indonesia telah dibebaskan oleh kelompok militan Abu Sayyaf di daerah Sulu pada Minggu siang hari ini. Polisi wilayah Provinsi Sulu, Wilfredo Cayat mengonfirmasi perihal pembebasan ini.

"Kita infokan ada seorang tidak diketahui menaruh 10 WNI di depan rumah dari Gubernur Sulu (Abdusakur) Toto Tan (II)," kata Cayat, seperti dikutip dari laman the Star, Minggu (5/1).

Presiden Jokowi memastikan 10 WNI tengah malam ini tiba di Lanud Halim Perdanakusuma. Namun sampai saat ini masih ada 4 WNI yang disandera.

2.   Strategi Negara Dalam Mengatasi Masalah Penyanderaan 10 WNI Oleh Abu Sayyaf

Upaya pemerintah membebaskan 10 WNI yang disandera Abu Sayyaf di Filipina berbuah manis. Mereka yang merupakan anak buah kapal tugboat itu dibebaskan pada Minggu (1/5/2016). Proses pembebasan WNI dari Abu Sayyaf tak berjalan mulus. Sejumlah halangan, seperti lokasi penyanderaan di negara lain membuat kendala tersendiri bagi pemerintah dalam penyelamatan warganya itu. Namun begitu, pemerintah tak patah arang. Presiden Joko Widodo menyatakan terus melakukan operasi penyelamatan. Bahkan, ia telah berkomunikasi dengan pihak penyandera, kelompok Abu Sayyaf.

"‎Operasi siang malam selalu ditindaklanjuti, posisinya seperti apa, dan komunikasi terus kita lakukan, baik dengan Pemerintah Filipina, maupun juga dengan yang menyandera," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa 26 April 2016. Mendapat kabar penculikan warganya, Indonesia langsung bereaksi. Pemerintah menyatakan siap melakukan operasi militer untuk membebaskan warganya tersebut. Namun hal itu urung dilakukan lantaran pemerintah Filipina tak mengizinkan operasi tersebut. "Presiden Jokowi mengutamakan keselamatan para sandera. Itu adalah kata kunci," kata Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam keterangan pers di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu (1/5/2016).

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak Malaysia dan Filipina untuk menangani masalah penculikan Warga Negara Indonesia (WNI) di kawasan perbatasan tiga negara ini. Bila perlu, TNI bisa meluncurkan kapal perangnya untuk mengamankan situasi dan menindak tegas penculik WNI itu. "Saya sebagai Panglima TNI sudah menyiapkan pasukan untuk melakukan tindakan tegas baik di laut, di darat sampai di hutan saya siap. Saya juga sudah mengerahkan dua Kapal Perang yaitu KRI Badau dan KRI Slamet Riyadi ke daerah perbatasan," tegas Jenderal Gatot.

Gatot menambahkan, pembebasan 10 WNI tersebut sukses berkat adanya diplomasi total, baik formal maupun informal. TNI yang turut melakukan tugas tersebut melakukan operasi di bawah Kementerian Luar Negeri. "TNI Melakukan operasi di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri. Yaitu operasi intelijen," ujar Gatot. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melaporkan bebasnya 10 WNI kepada Presiden Jokowi. Ia juga menegaskan segala upaya pembebasan melibatkan banyak pihak. "Bapak presiden sudah menyebutkan bahwa upaya pembebasan itu melibatkan banyak pihak. Termasuk upaya diplomasi total yang tidak hanya melibatkan government to goverment tapi juga jaringan-jaringan informal," imbuh Retno. "Sejak awal komunikasi kita buka, seluruh jaringan kita buka. Semua opsi kita buka dengan satu tujuan: mengupayakan keselamatan 10 WNI kita," tandas Retno.

    3. Pendapat Anda Jika Terjadi Kejadian Yang Sama Dilain Waktu Mendatang ?

Dengan adanya Aksi penyanderaan terhadap sejumlah warga negara Indonesia yang dilakukan oleh sekelompok pihak asing kembali terjadi. Kali ini, penyanderaan dilakukan oleh kelompok yang mengaku Abu Sayyaf terhadap 10 warga negara kita. Kejadian inipun mendapat perharian yang sangat serius dari kalangan pejabat di negeri ini. Maklum, bagaimanapun juga seluruh warga negara Indonesia adalah tanggung jawab negara. Oleh sebab itu, menjadi wajar jika pemerintah memberikan perhatian serius manakala ada warganya yang disandera oleh kelompok-kelompok tertentu, terlebih jika dilakukan pihak asing.

Atas dasar itu pula, kita mendorong pemerintah untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya penyelamatan para sandera tersebut. Dan harusnya Negara sudah siap melakukan pencegahan, pencegahan yang harus disiapkan adalah melindungi warga Negara Indonesia dimanapun, anggota TNI memperketat melakukan pengawasan dan pengamanan khususnya didaerah2 perairan, daerah terpencil dan  Indonesia harus memilki hubungan yang baik dan erat dengan negara-negara lain. penyandraan abu sayyaf kan bukan hanya di negara indonesia saja, baiknya negara Indonesia melakukan kerjasama dengan negara lain untuk melakukan penangkapan kelompok abu sayyaf  sehingga tidak terjadi lagi kasus penyandraan seperti ini. 

Jika memang terjadi kejadian lagi diwaktu mendatang pastinya pemerintah sudah sangat siap terutama dan melakukan Komunikasi yang intens serta kekuatan diplomasi, karena operasi ini menyangkut keselamatan manusia, maka perlu kehati-hatian yang ekstra agar tidak ada jatuh korban di pihak sandera. Selama ini, beberapa negara yang mengalami kasus yang sama, juga telah memberikan tebusan kepada perompak untuk menyelesaikan masalah. Ini situasi keterpaksaaan yang harus dilakukan demi menyelamatkan nyawa manusia (Indonesia). Bagaimanapun, nyawa manusia jauh lebih penting dari itu.

Barangkali karena situasi darurat itulah banyak negara lebih mementingkan menyelamatkan nyawa warganya dengan membayar tuntutan perompak. Laut yang luas yang membuat metode penyerbuan menjadi agak sukar. Kondisi sandera yang sudah lemah dan mungkin penguasaan lapangan dikuasai perompak, membuat banyak negara membayar tuntutan itu. Yang menjadi kewajiban kemudian, bahwa kejadian demikian haruslah menjadi pelajaran besar bagi negara dan bagi perusahaan pelayaran. Artinya, di masa depan negara harus mengawasi pelayaran dan perusahan harus berani menyertakan pasukan di dalam kapalnya untuk mengatasi ancaman seperti ini.

SUMBER:

http://news.detik.com/indeksfokus/1579/10-wni-sandera-abu-sayyaf-bebas/berita

http://news.detik.com/berita/3189645/panglima-tni-siap-kerahkan-2-kapal-perang-untuk-tindak-tegas-penculik-wni

http://www.merdeka.com/peristiwa/ini-kronologi-lengkap-10-wni-disandera-hingga-dibebaskan-abu-sayyaf.html

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160501_indonesia_wni_sandera_bebsa

http://news.liputan6.com/read/2497090/3-fakta-pembebasan-10-wni-sandera-abu-sayyaf

WAWASAN NUSANTARA

Pengertian Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara adalah sebuah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia dimulai dari lingkungannya dan mengutamakan persatuan serta kesatuan wilayah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Wawasan nusantara adalah sikap dan cara pandang warga negara Indonesia yang didasarkan pada UUD 1945 dan Pancasila. Dalam menjalankan wawasan nusantara, diutamakan untuk memenuhi kesatuan wilayah dan menghargai perbedaan yang ada untuk mencapai tujuan nasional. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak daerah bahkan pulau yang masih belum berpenghuni. Banyaknya suku bangsa dan kebudayaan yang berbeda membuat negara Indonesia kaya dengan beragam asetnya. Perbedaan ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang luas dan memiliki banyak keragaman dari ujung Aceh hingga Papua.

Aspek Wawasan Nusantara

Berikut ini kami sajikan beberapa aspek wawasan nusantara.

1. Aspek kewilayahan nusantara
Aspek ini memperhatikan daerah, wilayah nusantara dimana Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman jenis flora dan fauna.
2. Aspek sosial budaya
Yang kedua dari aspek wawasan nusantara adalah sosial budaya dimana kita harus menghargai setiap budaya yang berbeda yang dimiliki oelh berbagai daerah di Indonesia. Dengan begitu mencegah adanya konflik intern antar warga negara. Jadi perbedaan yang ada di Indonesia harus menjadi senjata untuk membuat negara ini semakin maju dan bersatu sehingga Indonesia semakin kuat dan kokoh.

Hakikat Wawasan Nusantara

Hakikat wawasan nusantara adalah keutuhan nusantara dimana cara pandang yang ada dalam nusantara untuk mencapai keutuhan nasional. Jadi hakikat wawasan nusantara adalah dimana sikap dan tidak kita menunjukkan bahwa kita adalah warga negara Indonesia yang memiliki peran penting untuk memajukan Indonesia. Dengan begitu setiap orang bisa berpartisipasi dalam kesatuan negara Indonesia. Hal ini bisa mencegah perpecahan antar warga negara yang sering menimbulkan masalah dalam negara. Oleh karena itu dengan berpedoman pada wawasan nusantara kita bisa menjaga keutuhan bangsa dengan mendukung pembangunan nasional yang sesuai dengan tujuan nasional. Kondisi ini diwujudkan untuk mencapai tujuan nasional yang berhasil.

Fungsi Wawasan Nusantara

Berikut ini adalah fungsi dari wawasan nusantara.

1. Mampu menjaga konsepsi ketahanan nasional dimana konsep pembangunan nasional, pertahanan kemanan dan kewilayahan.
2. Wawasan pembangunan yang memiliki cakupan politik, kesatuan ekonomi bahkan kesatuan sosial dan politik yang berdampak pada kesatuan pertahanan dan keamanan.
3. Wawasan pertahanan keamanan dimana wawasan nusantara bisa menjaga keutuhan dan kemananan negara yang menjadi kekuatan negara.
4. Dan yang terakhir adalah wawasan wilayah yang berkaitan dengan perbatasan negara.

BERITA

Liputan6.com, Jakarta - Ikatan Pedagang Pasar Tradisional (IKAPPI) menyatakan jumlah toko modern di Indonesia yang mencapai lebih dari 36 ribu gerai sudah pada level mengkhawatirkan. Gurita jaringan bisnis ritel modern perlahan akan menggilas keberadaan pasar tradisional yang hanya sekitar 12 ribu pasar.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI, Mohammad Ainun Najib mengatakan, catatan tersebut diperkuat dengan data AC Nielsen yang menyatakan, pasar ritel modern tumbuh sebesar 31,4 persen, sedangkan pasar tradisional mengalami pertumbuhan negatif 8,1 persen. 

"Hampir 50 persen dari 36 ribu gerai ritel modern di seluruh Indonesia terindikasi bodong atau tidak mempunyai kelengkapan izin serta melanggar zonasi karena berdekatan dengan pasar tradisional," tegas Ainun dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (3/4/2016).

Ainun mengatakan, penyebab ritel modern bodong menjamur karena minimnya pengawasan dari pemerintah. Bahkan Ainun menuding ada terkesan pembiaran. Padahal diakuinya, kehadiran ritel modern bodong telah menggerus omzet pedagang pasar dan pedagang kelontong.

"Hasil kajian IKAPPI, terjadi penurunan omzet pedagang kelontong hingga 40 persen akibat ritel modern bodong dan yang keberadaanya terbukti melanggar zonasi karena berdekatan dengan pasar tradisional," ucapnya.

Ia berpendapat, IKAPPI melihat ada indikasi beberapa oknum peritel modern ingin mendompleng kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang dilakukan pemerintah, seperti aturan yang menghambat ekspansi bisnis mereka.

Salah satunya surat edaran Kementerian Perdagangan Nomor 1310/M-DAG/SD/2004/2014 yang terbit pada 22 Desember 2014. Lanjutnya, para oknum ini ingin mendorong agar terciptanya debirokrasi untuk ekspansi bisnis mereka.

Oleh karenanya, IKAPPI mengimbau pemerintah daerah segera menutup paksa dan mencabut izin usaha dari pelaku ritel modern yang tidak mengantongi izin resmi. Dirinya berharap, pemerintah daerah dapat menahan laju pertumbuhan ritel modern pada tahun ini.

"Paling penting juga, pemerintah daerah diminta menerbitkan peraturan daerah untuk melindungi pasar tradisional dan membendung ekspansi toko modern," tandas Ainun. (Fik/Ndw)

KOMENTAR

            Masyarakat Indonesia yang cenderung hidup yang konsumtif dan praktis lebih memilh berbelanja diminimarket apalagi tempat supermarket yang bisa dbilang berdekatan dari rumah apalagi sekarang ada alfamidi yang menyediakan bahan2 pokok lengkap, ketimbang kepasar yang jaraknya lumayan jauh apalagi yang kita ketahui pasar di indonesia yang super duper kotor, bau menyengat, becek membuat masyarkat tidak nyaman. Tidak seperti di korea ketika Seoul sedang dilanda banjir dikarenakan hujan lebat berhari-hari. Tetapi, pasar tradisional Gwangjang tetap begitu nyaman dikunjungi dalam kondisi hujan sekali pun. Ini dikarenakan penataan pasar tradisional yang cantik dan nyaman untuk dikunjungi coba di Indonesia pasti selokan-selokan udah pada nguap dan pedagang sibuk mengurusi dagangannya agar tidak hanyut.

            berbelanja di minimarket, supermarket jujur memang jauh lebih nyaman, tapi cobalah kita untuk pergi kepasar tradisional sebagai sesama masyarakat indoneia kita saling membantu unuk membeli dagagan mereka ketimbang membeli disupermarket yang merupakan orang asing dan Hampir 50 persen dari 36 ribu gerai ritel modern di seluruh Indonesia terindikasi bodong atau tidak mempunyai kelengkapan izin serta melanggar zonasi karena berdekatan dengan pasar tradisional,tetapi pemerintah membiarkanny iyalah kaena pemerintahnya aja orang cina pasti dia saling membantu. Jagan sedikit-sediit beli  ke minimarket beli minuman gelas aja ke minimarket, utamakan dulu masyarakat Indonesia.

Kondisi yang terlihat seharusnya dapat memancing kesadaran para pembuat kebijakan terhadap retail modern dan retail tradisional. Setidaknya ada peraturan peraturan mengenai retail modern dan tradisional, agar masing masing tidak ada ynag merasa dirugikan antara satu dengan lainnya. Perbaikan sarana prasarana pada retail tradisional pun perlu diperbaiki agar tingkat kenyamanan sama besarnya dengan retail modern, sehingga persaingan lebih terasa sedikit.Kedua retail tersebut juga cukup mempengaruhi pendapatan daerah dan nasional sekian persen. Pengaruh yang paling besar berasal dari retail modern yang saat ini sedang menjamur dimana mana. Namun secara kasat mata, ternyata pertumbuhan retail modern juga memiliki dampak yang cukup negative yang mengancam para pedagang retail tradisional. Dibalik itu tetap ada dampak positive nya, tapi tidak sebesar dampak negative yang hadir akibat pertumbuhan retail modern ini. Dengan membaiknya ekonomi Indonesia ditahun mendatang diperkirakan akan semakin banyak peritel asing masuk ke Indoneisa. Akibatnya persaingan akan semakin ketat menyebabkan semua pemain dalam bisnis retail ini berusaha keras menjalankan berbagai strategi untuk mengalahkan persaingan yang kadang menjadi tidak fair lagi. 

SUMBER

http://bisnis.liputan6.com/read/2474040/curhatan-pedagang-pasar-tradisional-yang-tersingkir-toko-modern

http://genggaminternet.com/wawasan-nusantara-dan-pengertian-wawasan-nusantara/

APAKAH INDONESIA SUDAH DEMOKRASI ?

Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan. Definisi itu adalah demokrasi sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat”.

Apakah indoesia sudah demokrasi ? jawabannya ya sudah tapi Indonesia adalah negara Demokrasi ala Aristoteles yakni Negara yang pemerintahannya dipegang atas nama rakyat, tetapi sifat pemerintahannya jelek, karena pemerintahan hanya ditujukan intuk kepentingan sipemegang kekuasaan saja.

Bagi Pemerintah, Demokrasi bukan lah hanya sekedar pemilihan umum yang bebas dan fair, adanya hak untuk menjadi calon suatu jabatan, dan adanya hak dipilih dan memilih saja. Pemerintah semestinya belum dapat bangga dengan kinerja pemerintahan saat ini, dengan obral sana sini bahwa Negara kita adalah Negara demokrasi yang hanya di ukur dari proses pemerintahan saja. Tetapi kata Demokrasi bisa dimiliki secara utuh oleh  bangsa Indonesia jika tujuan Negara yang terdapat dalan pembukaan UUD 1945 yakni mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa terlaksana. Tentunya   peran pemerintah dalam mewujudkan amanat Pembukaan UUD 1945 ini sangat dominan demi mewujudkan Negara Demokrasi yang seutuhnya.

Amien Rais mengemukakan bahwa untuk menilai suatu Negara itu Demokratis atau tidak diantaranya adalah persamaan kedudukan di depan hukum, distribusi pendapatan secara adil, kesempatan untuk memperoleh pendidikan, kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan kebebasan beragama, dan lain sebagainya. Dilihat dari teorinya, Demokrasi adalah bentuk Negara yang sangat diidam-idamkan masyarakat Indonesia. Namun haruskah masyarakat indonesia bangga dengan fakta bahwa 31, 02% masyarakat Indonesia  di tahun 2010 masih dibawah garis kemiskinan itukah yang disebut distribusi pendapatan yang adil? Fakta bahwa Hukum Indonesia seperti SpiderWeb (jaring laba-laba) yang kuat menjaring rakyat kecil tetapi lemah dalam menjaring orang-orang yang kuat, itukah yang dinamakan persamaan kedudukan didepan hukum?fakta bahwa masih banyaknya anak-anak Indonesia tidak dapat mengenyam dunia pendidikan, itukah yang dinamakan persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan? Fakta bahwa  betapa menjijikannya tingkah salah satu wakil rakyat kita yang menonton  adegan yang tidak senonoh disaat rapat Paripurna berita berita perselingkuhan ,foto2 mesra. Bahkan maraknya wakil rakyat kita yang melakukan korupsi. Masih banyak fakta-fakta lain yang membuktikan bahwa rakyat Indonesia bulumlah dapat dikatakan  sejahtera.

Bila kita melihat definisi demokrasi yang sedemikian, maka tampaknya Indonesia sudah menjadi negara yang cukup demokratis. Kita punya parlemen yang berfungsi untuk menjadi penyeimbang dan pengecek kekuasaan presiden. Kita punya lembaga kehakiman yang bisa berfungsi menjadi penengah bila terjadi konflik antara lembaga eksekutif dan legislatif. Kita juga punya pemilu, yang fungsinya tidak hanya untuk memastikan terjadinya rotasi kekuasaan, melainkan juga untuk memastikan bahwa suara mayoritas akan menjadi penentu utama pertimbangan kebijakan-kebijakan publik. Tetapi demokrasi di indoesa yang beum berjalan semprna dan masih labil dan belum tegas pemeritahannya